Network
2) Mobil Makkah Rp18 juta.
3) Mobil Madinah Rp5.6 juta
4) Biaya Hidup Rp4 juta
5) Visa Rp1.2 juta
6) Peket Layanan Masyair Rp5.5 juta.
Menag juga menyampaikan, formulasi kebijakan BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan besaran BPIH dengan nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.
“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga agar yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” tutur Menag.
Selain itu menurut Menag, pembebanan Bipih mengedepankan prinsip Istitha'ah karena Haji itu dilaksanakan bagi yang sudah mampu.
“Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” lanjut Menag Yaqut menyampaikan.
Usulan dari Menag nantinya akan dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR dan menunggu berapa biaya yang nanti disepakati oleh Panja.***
